Kejagung Akan Jerat Pejabat BPN Soal Kasus Pencucian Uang

Kejagung Akan Jerat Pejabat BPN Soal Kasus Pencucian Uang
 Gedung Kejaksaan Agung (dok. kabar7)
 03 November 2017 14:55:54 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Kejaksaan Aguang (Kejagung) telah menjerat seorang pejabat eselon III Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat, berisial P, sebagai tersangka dugaan gratifikasi sejumlah Rp 6 miliar. Jumlah uang tersebut dikumpulkan P selama delapan tahun.

Penyidik dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) saat ini tengah menelusuri dugaan pencucian uang yang dilakukan P.

"Kita terbitkan sprindik TPPU untuk kasus BPN, atas nama tersangka P," kata Direktur Penyidikan Jampidsus, Warih Sadono, di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (3/11/2017).

Detuturkan olehnya, uang yang dikumpulkan P sebesar Rp 6 miliar ini telah berubah menjadi aset berupa kendaraan dan rumah. Warih juga mengklaim kalau pihaknya telah memiliki cukup bukti untuk menyeret P dalam kasus dugaan pencucian uang.

"Oknum pegawai BPN menerima uang terkait kegiatan pekerjaan dalam pengurusan sertifikat dan surat-surat tanah," katanya.

Diduga P telah menerima gratifikasi sejak 2006 sampai 2014. Gratifikasi itu terkait pengurusan sertifikat dan surat tanah.

"Dalam periode 2006-2009 saat menjabat di BPN Semarang dan 2009-2011 saat menjabat di BPN Sukoharjo. Ini berlanjut terus, lalu selaku Kepala Kantor di Pekalongan 2011-2012 dan selaku Kepala Kantor BPN Semarang 2012-2014 sudah menerima sejumlah uang yang totalnya Rp6 miliar, itu periode 2006-2014, 8 tahun," ungkapnya, dilansir dari Metronews.

Untuk diketahui, tersangka P kini telah ditaan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Penahanan terhitung sejak Rabu 1 November 2017.

Sementara, atas perbuatanya, P disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf 12 B atau 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(**)