Kasus Kekerasan Seksual dan Ujian Bagi Media

Kasus Kekerasan Seksual dan Ujian Bagi Media
 Ilustrasi (istimewa)
 14 Mei 2016 20:06:36 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Dalam sepekan terakhir ini pemberitaan media massa di Tanah Air ramai dengan pemberitaan seputar salah satu kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual yang merenggut korban jiwa.

Menjadi menarik diberitakan karena kasus itu menyedot perhatian masyarakat secara luas yang ditandai dengan berbagai komentar melalui media sosial dan juga berbagai ulasan terkait kasus tersebut dari berbagai kalangan.

Beberapa pekan setelah peristiwa kekerasan seksual terhadap siswi SMP di Bengkulu, secara perlahan tapi pasti semua radar pemberitaan di seluruh media memberitakan kasus kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak di berbagai wilayah.

Tak hanya pemberitaan tentang kekerasan seksual yang terjadi di Bengkulu saja, menyusul kemudian sejumlah pemberitaan mengenai kekerasan seksual yang terjadi di berbagai daerah dalam berbagai ragam kondisi dan bagaimana penanganannya.

Dikutip dari sejumlah media, diberitakan juga mengenai kekerasan seksual yang terjadi di Lampung, Manado (yang belakangan kemudian belum diverifikasi oleh polisi) dan juga berita-berita tentang pemerkosaan yang mendadak meramaikan halaman koran, berita daring, televisi dan radio.

Menurut Bernard C Cohen, seorang ahli komunikasi, pers atau media memiliki sejumlah peran yang membantu masyarakat memahami bagaimana sebuah peristiwa terjadi dan apa yang sebetulnya terjadi.

Menurut Cohen, ada sejumlah peran pers masing-masing sebagai "informer", "intepreter", mewakili publik, "watchdog" dan memberikan advokasi kepada masyarakat.

Dengan peran yang disematkan oleh Cohen ini, maka ketika sebuah isu atau fenomena terjadi media menjadi pintu masuk masyarakat untuk memahami hal tersebut.

Ketika media salah menginterpretasikan sebuah fenomena, peristiwa atau pemikiran maka masyarakat juga akan salah dalam memahaminya.

Menurut Luwi Ishwara dalam Dasar-Dasar Jurnalistik, jurnalis atau media memiliki sejumlah ciri atau sifat. Selain skeptis, bertindak dan merupakan seni serta profesi, maka jurnalisme juga harus memiliki ciri atau mendorong adanya perubahan.

Perubahan yang dimaksud antara lain bukan hanya sekedar mengabarkan atau menandai sebuah peristiwa, isu atau pemikiran namun juga harus mendorong adanya perubahan dalam bentuk perbaikan sehingga lebih baik.

Isu dan peristiwa pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah sejak lama menjadi salah satu masalah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

Setiap tahunnya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, secara rutin telah memberikan laporan mengenai bagaimana upaya perlindungan terhadap perempuan mengalami hambatan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

Demikian juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) setiap tahunnya mengeluarkan data bagaimana kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual terjadi.

Data pengaduan KPAI terkait perlindungan anak hingga triwulan pertama, Januari hingga 15 Maret 2016 telah mencapai 645 kasus, terbesar adalah kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebanyak 167 kasus, keluarga dan pengasuhan alternatif sebesar 152 kasus, kasus pelanggaran hak pendidikan sebanyak 84 kasus.

Serta masalah pornografi dan cyber crime 67 kasus, Bidang Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat sebanyak 24 kasus, bidang Agama dan Budaya sebanyak 45 kasus, bidang Hak Sipil dan Partisipasi sebanyak 15 kasus, bidang Kesehatan dan Napza sebanyak 52 kasus, dan bidang Trafficking dan Eksploitasi sebanyak 33 kasus dan lain-lain sebanyak 6 kasus.

Dari kasus tersebut, ada 102 kasus terkait dengan masalah akses bertemu dan rebutan kuasa asuh anak. Penyebab utamanya adalah konflik rumah tangga dan ketidaksiapan menjadi orang tua, yang akhirnya mengorbankan dan menelantarkan anak.

Dari cerminan tersebut, maka kekerasan terhadap anak dan perempuan masih terus terjadi. Dari satu kejadian hingga kejadian lainnya yang masuk dalam radar pemberitaan media masih sekedar mengupas bahkan hanya bercerita tentang peristiwa itu dan terkadang begitu dramatis.

Padahal peran media seharusnya bukan hanya sekedar mengabarkan atau bercerita serta memberikan pemahaman kepada masyarakat, lebih jauh dari itu, media seharusnya mendorong adanya perubahan agar peristiwa serupa tak terulang lagi.

Mengawal Kebijakan Dalam - kasus yang terakhir, pemerkosaan terhadap seorang siswi di Bengkulu, selain menarik perhatian masyarakat secara luas, juga mendapat perhatian para pemangku kebijakan.

Presiden Joko Widodo dalam sebuah keterangan pers, awal pekan ini menyatakan kekerasan seksual yang terjadi merupakan sebuah kejahatan luar biasa.

Menurut Presiden, pemerintah sedang menyiapkan hukuman yang lebih berat untuk mencegah tindak kriminal tersebut.

Kepala Negara mengatakan, bahwa telah mengarahkan Kementerian Hukum dan HAM, Polri, serta Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti proses jenis hukuman yang tepat secara cepat.

Ia menjelaskan, bahwa "Perppu-nya baru diproses, undang-undangnya nanti juga akan diajukan revisi, tetapi yang paling penting tadi bahwa penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa."

Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan lembaganya akan mempelajari segala aturan hukum yang berlaku untuk mengefektifkan penanganan perkara kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Selama ini, ujar Prasetyo, penegak hukum hanya menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap anak menggunakan pasal 35 tahun 2012 dengan hukuman 10 tahun penjara.

Bahkan, lanjut dia, kalau dilakukan disertai dengan pembunuhan, tidak hanya tuduhkan perkosaan tapi juga pidana pembunuhan.

Selain rencana pengebirian terhadap pelaku kejahatan seksual, pemerintah berencana memberikan sanksi sosial dengan mengumumkan identitas dan gambar wajah pelaku kepada masyarakat umum.

Kalau revisi, kata dia, mungkin lama. Karena sekarang terdesak dan sekarang UU sanksi tak memadai ini jadi dasar Perppu Perlindungan Anak khususnya kekerasan seksual terhadap anak.

Presiden telah memerintahkan pembuatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak.

Berkaca dari peristiwa kekerasan serupa yang terjadi sebelumnya dan hanya meninggalkan bekas berupa proses persidangan dan pemberitaan peristiwa tersebut saja, maka tak perlu lagi terulang.

Salah satu tolak ukur keberhasilan media dalam menjalankan perannya antara lain melalui pemberitaan dan sudut pandang yang disampaikan ke masyarakat, mendorong adanya sebuah kebijakan dan aturan yang mencegah kejahatan atau kesalahan serupa terjadi lagi di masa mendatang.

Sekali lagi, ini merupakan ujian bagi media, apakah sekedar memberitakan untuk meletupkan gegap gempita kebebasan informasi atau berbuat sesuatu dengan mendorong adanya kebijakan dan aturan demi kepentingan masyarakat secara nyata.(fauzi/ant)