Kamsul Hasan: Undang-Undang Pers Harus Direvisi

Kamsul Hasan: Undang-Undang Pers Harus Direvisi
 (dok.kb7)
 25 April 2018 05:24:14 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Undang-undang nomor 40 tahun 1999 Pasal 7 tentang Pers harus direvisi agar mendapatkan sumber daya insan pers yang berkualitas sehingga dapat diakui pada internal dan eksternal pers.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya Kamsul Hasan saat menjadi narasumber pada diskusi publik dengan tema "Optimalisasi Kompetensi Wartawan dan Peran PWI Dalam Pemberitaan Pembangunan Nasional", Selasa (22/4/2018) kemarin, di Aula Kantor PWI Jaya, Jalan Suryopranoto No 8 Jakarta Pusat.

Dikatakannya, pada Pasal 7 tersebut tidak tegas menjelaskan latar belakang profesi seorang wartawan, hanya disebut wartawan bebas dalam memilih organisasi dan wajib menaati Kode Etik Jurnalistik.

"Jika kita bandingkan dengan profesi lain misalnya pengacara. Jelas bila menjadi seorang lawyer wajib hukum harus S1 hukum dan wajib juga mengikuti PKPA," tegas Kamsul.

Dia juga mengatakan meragukan sumber daya manusia yang ada saat ini, pada pers Indonesia.

"Karena menjadi seorang wartawan sangat mudah, bila berteman dengan seorang wartawan, kemudian diajak menjadi wartawan langsung jadi karena profesi wartawan sangat terbuka," katanya.

Ditambahkannya, bagaimana mungkin pers Indonesia dapat mewujudkan kedaulatan rakyat yang berprinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

"Yang disebut kemerdekaan pers sesuai Pasal 2 UU Pers," katanya.

(wem)


Berita Terkait