Kabakamla: Bakamla Libatkan Unsur Operasi Instansi Penegak Hukum di Laut

Kabakamla: Bakamla Libatkan Unsur Operasi Instansi Penegak Hukum di Laut
 (Dok. Humas Bakamla RI)
 02 Mei 2018 13:33:14 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Ari Soedewo mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) memiliki tugas pokok melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Hal tersebut juga didukung dengan Perpres 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, yang menyelenggarakan fungsi mensinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait.

"Atas dasar pengaturan tersebut, Bakamla menggelar operasi bersama yang melibatkan unsur-unsur operasi instansi penegak hukum di laut," kata Kabakamla RI dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Srategi Keamanan Laut Bakamla RI Laksma TNI Muspin Santoso pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Strategi Kamla, di Hotel Golden Tulip, Pasar baru, Jakarta Pusat, Rabu (2/5/2018).

Rakor yang melibatkan puluhan personel perwakilan satker Bakamla RI wilayah Jakarta itu mengangkat tema "Melalui Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Strategi Kita Tingkatkan Komitmen dan Profesionalisme Tim Menuju Bakamla yang Satu".

Sementara itu, acara yang dimoderatori Kasi Kerjasama Dalam Negeri non Pemerintahan Bakamla RI, Ariana Listyawati, menghadirkan narasumber Ronald Andrea Annas, Ir. Kurdinanto Sarah, dan Oskar Vitriano.

Menurut Kabakamla, Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Strategi Kamla ini diselenggarakan dalam rangka mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam pengimplementasi pokok-pokok kebijakan Kepala Bakamla tahun 2018 serta menghimpun bahan untuk mendukung proses perencanaan dan perumusan draft awal Strategi Keamanan Laut tahun 2019.

"Manfaat rapat koordinasi ini untuk membentuk dan mengelola sumber daya yang dimiliki menuju satu tujuan dan melaksanakan misi agar dapat berjalan harmonis, juga sebagai wadah penghubung dan komunikasi aspirasi. Rakor juga dapat menjadi wadah untuk membangun kerja sama yang efektif dan efisien antar Satker dalam rangka menyamakan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam mengimplementasikan pokok-pokok kebijakan Kepala Bakamla tahun 2018," ujarnya.

Monev, lanjutnya, secara luas diakui sebagai suatu elemen yang krusial dalam pengelolaan dan implementasi program dan kebijakan dalam organisasi. karena penggunaan informasi atau temuan dari hasil monev selama dan sesudah pelaksanaan program dapat dilihat sebagai hal penting dari sistem pelaporan dan akuntabilitas dalam menunjukkan kinerja.

"Oleh karena itu kegiatan rakor monev yang dilaksanakan oleh direktorat strategi sangat krusial untuk mengawal program dan kegiatan tahun 2018," ucap Kabakamla RI.

(andreas)