Jalan Tol Tetap Jadi Aset Pemerintah

Jalan Tol Tetap Jadi Aset Pemerintah
 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono
 06 Desember 2017 16:09:37 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan kalau tak ada istilah penjualan jalan tol atau perpindahan aset negara kepada pihak swasta.

Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR yang membahas rencana pemerintah menawarkan jalan tol ke swata, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Kata Basuki, yang dilakukan pemerintah itu ialah pengalihan kepemilikan saham atau konsensi jalan tol yang dimiliki badan usaha jalan tol (BUJT) milik BUMN, sebagai alternatif pembiyaan pembangunan ruas jalan tol lainnya.

"Kepemilikan aset jalan tol tetap milik pemerintah, jadi tidak mengalihkan aset. Makanya tanah bendungan, jalan tol, yang termasuk kepentingan umum, dilakukan pembebasan lahannya oleh pemerintah, bukan investor. Karena asetnya tetap jadi aset pemerintah," katanya di ruang rapat kerja Komisi V DPR RI, Gedung DPR.

Namun, lanjutnya, untuk mencari sumber alternatif dana segar lain, pengalihan pengusahaannya oleh BUJT melalui perubahan saham pun dimungkinkan.

langkah ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa syarat seperti kemampuan finansial, pemenuhan standar pelayanan minimum, pemenuhan ketentuan perjanjian PPJT serta peraturan perundangan yang berlaku, sehingga masyarakat dan negara nantinya tak dirugikan.

"Jadi yang dialihkan adalah operasi dan pemeliharaannya," ucapnya, dilansir dari Detik.

(**)