Izin Motor Boleh Lewat di Kabulkan Mahkamah Agung RI, Gubernur Jakarta Belum Cabut Pergubnya

Izin Motor Boleh Lewat di Kabulkan Mahkamah Agung RI, Gubernur Jakarta Belum Cabut Pergubnya
 Rahmat Aminudin SH, Dok kabar7
 03 Januari 2018 16:42:58 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta masih belum mematuhi Perintah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 57 P/HUM/2017 terkait Tentang Pembatasan Lalulintas Sepeda Motor Roda Dua di Jl MH Thamrin segmen Bundaran HI sampai dengan Bundaran Air Mancur Monas, Jl Medan Merdeka Barat.

Maka dengan menguasakan sepenuhnya kepada kuasa hukum untuk memperjuangkan hak hak hukum dalam bentuk normatif yang terdiri dari nama nama sebagai berikut Ferdian Sutanto, Edy M Lubis, Rahmat Aminudin, Iskandar Zulkarnaen, Dedi J samsudin, Yosef L Koten, Martin Labalu, Juli Edison Mohammad Zahky Mobaroh, Acep Saepudin, Afriady Putra, Suhardi, Widijono, Ridwan Syaidi Tarigan, Pantri Lestari, Ester Silooy, Timbul Jaya Seluruh nya Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Perkumpulan Advokat Kebijakan Publik Untuk Masyarakat Indonesia (PAKU BUMI).

Yuliansah Hamid dan diki iskandar yang masing masing merupakan warga negara indonesia yang merasa hak nya sebagai pengendara roda dua (motor) merasa hak hak nya di rampas dan di berengus serta terpasung oleh Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 195 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Tentang Pembatasan Lalulintas Sepeda Motor Juncto Peraturan Gubernur Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor yang di buat oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan melarang melintasi kendaraan roda dua nya walopun dengan surat surat lengkap (SIM & STNK) untuk dapat melewati jalan sudirman thamrin.

Menurut Rahmat Aminudin Kordinator lapangan PAKUBUMI di Jakarta Rabu 3/1/2018 bahwa telah di daftarkan nya Uji materiil di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 15 September 2017 dengan Nomor Register Perkara No.57 P/HUM/2017 yang inti dari permintaan uji materil tersebut bahwa Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 195 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Tentang Pembatasan Lalulintas Sepeda Motor Juncto Peraturan Gubernur Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor yang di buat oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan melarang melintasi kendaraan roda dua walopun dengan surat surat lengkap (SIM & STNK) untuk dapat melewati jalan sudirman thamrin (Jl MH Thamrin segmen Bundaran HI sampai dengan Bundaran Air Mancur Monas, Jl Medan Merdeka barat) telah bertentangan dengan Undang Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 Pasal 11 dan Pasal 17.

Ungkap Rahmat, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan berdasarkan Putusan 57 P/HUM/2017 pada tanggal 21 November 2017 dengan Ketua Hakim Majelis Dr irfan Fachrudin SH CN serta Anggota Hakim Majelis Dr Yosran SH MHum dan Is Surayono SH MH yang salinan resmi nya di terima PAKU BUMI pada tanggal 28 Desember 2017 yang isi dari putusan tersebut Permohonan dari PAKU BUMI Terhadap Termohon Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Permohonan keberatan hak uji materil dari Pemohon di kabulkan dan pasal pasal yang jadi objek permohonan harus di nyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan selanjutnya memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut objek permohonan keberatan.( maksudnya kendaraaan roda dua sekarang sudah dapat melewati akses jalan Jl MH Thamrin segmen Bundaran HI sampai dengan Bundaran Air Mancur Monas, Jl Medan Merdeka Barat ) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait uji materil tersebut yang mempunyai sifat final dan mengikat.

PAKU BUMI mengucapkan terimakasih sebesar besar nya kepada majelis yang memerikasa perkara dan serta ingin mengucapakan selamat menikamti kembali akses jalan kepada seluruh masyarakat jakarta khusus nya pemilik kendaraan roda dua yang selama ini hak hak menggunakan jalan tersebut sudah di berangus serta terpasung oleh ada nya Peraturan Kebijakan Penguasa Daerah yang mana merugikan Masyarakat. PAKU BUMI dalam keterangan pers ini pun meminta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk segera mencabut rambu rambu lalu lintas larangan melintas kendaraan roda dua di seluruh ruas Jl MH Thamrin segmen Bundaran HI sampai dengan Bundaran Air Mancur Monas, Jl Medan Merdeka Barat dan mensosialisasikan kepada masyarakat Jakarta ujar nya. (ram)