Hari ini, MKD Gelar Rapat Pergantian Novanto

Hari ini, MKD Gelar Rapat Pergantian Novanto
 Ketua DPR Setya Novanto (istimewa)
 20 November 2017 12:56:16 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto yang merupakan tersangka korupsi e-KTP telah di tahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah tahanan KPK, Jakarta.

Terkait hal tersebut, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan menggelar rapat membahas kursi yang kini diisi Novanto.

"Hari ini MKD akan ambil sikap. Saya sudah koordinasi dengan para pimpinan MKD, kami akan segera lakukan rapat. Karena kami memahami bawah Ketua DPR Novanto dalam sisi ditahan KPK," kata Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Disebutkan Sudding, yang segera di gelar mengacu pada Pasal 37 dan Pasal 87 UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) soal pergantian pimpinan dewan.

"Nah, dalam konteks itu sesuai dengan pasal 37 dan pasal 87 UU MD3 bahwa pergantian pimpinan dewan itu bisa dilakukan manakala yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan dan atau selama 3 bulan tidak bisa melaksanakan tugasnya," ujarnya.

"Dalam konteks ini bahwa ketika yang bersangkutan ditahan sebagai Ketua DPR saya kira memang tidak bisa lagi melaksanakan tugas-tugas sebagai ketua dan saya kira ini juga menyangkut masalah marwah dewan ya sesuai yang diamanatkan dalam tata tertib dan hukum acara MKD," lanjutnya, dilansir dari Detik.

Ia berharap dalam waktu satu minggu proses pergantiaan ketua DPR ini sudah dapat diselesaikan.

"Saya yakin dalam waktu dekat sudah selesai (proses pergantian Ketua DPR). Hari ini akan segera rapat pimpinan, setelahnya akan rapat internal. Mudah-mudahan dalam waktu seminggu (sudah selesai)," sebut Sudding.

Untuk diketahui, Novanto sudah ditahan di Rutan Klas 1 KPK Cabang Jakarta Timur sejak malam tadi (19/11). Ia dinyatakan tidak perlu lagi dirawat di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan pada Kamis (16/11) lalu.

KPK menjerat Novanto dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(**)