Gatot: Tidak Boleh Ada Separatis Bersenjata

Gatot: Tidak Boleh Ada Separatis Bersenjata
 Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (dok. Puspen TNI)
 15 November 2017 13:36:15 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak boleh ada separatis bersenjata yang dibiarkan.

Menurut dia, apabila ada gerakan separatis bersenjata di dalam NKRI, itu urusan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pasti TNI akan bertindak apabila dengan cara persuasif tidak bisa.

Hal tersebut ditegaskan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo kepada wartawan usai acara penyerahan tanah yang berasal dari kegiatan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, di Aula Prona, lantai 7 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa (14/11/2017).

Panglima TNI menjelaskan bahwa berdasarkan video yang telah beredar, dengan adanya korban penyiksaan warga sampai meninggal yang terjadi di Papua, itu dilakukan oleh gerakan separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Dia menegaskan pula, bahwa TNI dan Kepolisian berusaha semaksimal mungkin melakukan tindakan persuasif, dan menyiapkan langkah-langkah untuk tindakan emergency.

"TNI dan Kepolisian sudah menghimbau gerakan separatis bersenjata di Papua, untuk menyerahkan diri, tapi sampai sekarang belum ada yang menyerahkan diri, dan kita akan tetap berusaha terus sampai berhasil," tuturnya.

Dalam sambutannya pada acara tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan terima kasih dan penghargaan karena TNI telah menerima sertifikat tanah terlantar dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pada kesempatan itu Panglima TNI menjelaskan bahwa tanah tersebut akan dijadikan daerah-daerah latihan TNI dan harus disyukuri bersama, walaupun yang diberikan tanah terlantar, tetapi ini sangat bermanfaat.

Panglima menyatakan, bahwa permasalahan TNI adalah tempat-tempat latihan, di mana tanah semakin hari semakin menyempit dikarenakan pertumbuhan penduduk di bumi yang semakin besar jumlahnya.

"TNI selalu menggunakan tempat latihan di daerah-daerah yang kosong. Tidak ada tanah masyarakat yang dijadikan tempat latihan. Setelah dibuat markas tempat latihan, daerah tersebut menjadi berkembang menjadi pusat perekonomian baru," tuturnya.

Lebih lanjut, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa bekas markas-markas Belanda yang saat ini menjadi markas-markas TNI adalah tempat-tempat jalur logistik.

"Dalam waktu dekat, kami akan laporkan kepada Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan Presiden RI Joko Widodo tentang gelar markas TNI yang disesuaikan dengan program pemerintah, untuk memajukan sentra-sentra ekonomi baru di seluruh Indonesia," katanya.

Untuk diketahui, TNI menerima sertifikat hak pakai hasil pendayagunaan tanah terlantar untuk latihan perang seluas 40 hektar diserahkan kepada TNI AD, untuk keperluan pembangunan Batalyon Armed 76 MM/Tarik Kodam III/Slw, untuk latihan perang di Desa Seuseupan, Desa Cikembang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.(wem/puspen)