Dua Saksi Telah Diperiksa Soal Korupsi Ijin Hutan

Dua Saksi Telah Diperiksa Soal Korupsi Ijin Hutan
 Kapuspenkum Kejagung M Rum (dok. kb7)
 27 Oktober 2017 18:13:12 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan serta penyalahgunaan menyangkut ekspor nikel oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M Rum, mengatakan dau saksi yang telah diperiksa yakni Kasubdit Penggunaan Kawasan Wilayah Hutan, Bowo Heri Satwoko, dan Dirjen Minerba dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bambang Setiawan.

Mereka berdua telah diperiksa di kantor Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), atau yang akrab disebut gedung bundar, pada Kamis (26/10/2017) kemarin.

Saksi Heri, kata Rum, menerangkan mengenai permohonan yang diajukan oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang kepada Menteri Kehutanan dimana, salah satu persyaratannya tidak terpenuhi dalam pengajuan permohonan tersebut.

"Bambang Setiawan menerangkan mengenai pertimbangan teknis dalam permohonan ijin prinsip penggunaan kawasan hutan di Halmahera Timur oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang," lanjut Rum di Kejagung, Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Rum menyebutkan, untuk perhitungan sementara kerugian negara diperkirakan mencapai Rp. 739.515.450,- dan US$ 43.799.698,23. Sementara dalam mengungkap kasus ini, tim penyidik telah memeriksa saksi sebanyak 36 orang.

Kasus ini bermula saat Menteri Kehutanan menerbitkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada tahun 2009. Ijin terbit berdasarkan dari rekomendasi Gubernur Halmahera Timur yang ternyata dipalsukan.

Adapun tersangka yang telah ditetapkan Kejagung ialah mantan Kepala Badan Planologi Kementerian Kehutanan berinisial S. Ia menjadi tersangka berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-62/F.2/Fd.1/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017.

(wem)