Diduga Penurapan Salahi Aturan Terkait Baru Mulai Pekerjaan

Diduga Penurapan Salahi Aturan Terkait Baru Mulai Pekerjaan
 (Dok. Kabar7)
 13 Desember 2018 22:13:42 wib
Share :

Kabar7, Depok - Patut diduga pekerjaan Penurapan Kali Binong, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok menyalahi aturan terkait baru dimulainya pekerjaan tersebut dimana faktor cuaca yang tidak menentu dan medan yang cukup ekstrim.

Pelaksana lapangan pekerjaan penurapan Kali Binong RW 03, RW 04, Kelurahan Cipayung Jaya, Rolim menyatakan bahwa pekerjaan tersebut belum dipasang papan pemberitahuan terkait anggaran dan nama perusahaan.

"Belum ada (papan proyek). 273 meter di RAB (Rancangan Anggaran Biaya). Di RABnya si 40 hari kalender. Punya pak Saragih, nama CV atau PT saya lupa," ungkapnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon di Depok, Rabu (12/12/2018).

Terpantau di lapangan sekitar tujuh orang pekerja baru menggali dan mengangkut sejumlah batu kali, pasir, semen pada Rabu sore (12/12).

Untuk diketahui, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 menyatakan dalam Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Kontruksi pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur kontrak harga satuan.

"Pengadaan pekerjaan kontruksi di bidang pekerjaan umum yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik".

Selain itu, dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 93 diatur tentang perpanjangan waktu selama 50 hari kalender.

Namun, perpanjangan waktu tersebut merupakan kesempatan yang diberikan kepada penyedia barang atau jasa yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu pelaksanaan pekerjaan.

Bukan perpanjangan waktu 50 hari dari sejak penandatanganan kontrak sampai melewati batas akhir masa 1 tahun anggaran, yang menurut perundang-undangan masa 1 tahun anggaran adalah dari mulai 1 Januari-31 Desember tahun berkaitan.

Sebab, Pasal 93 tersebut ayat 1 huruf a.1 menegaskan bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dapat memutuskan kontrak secara sepihak, apabila, berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.

(andreas)