Datap Persetujuan KKP, KM Laut Maluku Siap Diledakan

Datap Persetujuan KKP, KM Laut Maluku Siap Diledakan
 ilustrasi (istimewa)
 09 November 2017 08:46:13 wib
Share :

Kabar7, Mimika - Kejaksaan Negeri (Kejari) Timika, Papua, meminta usulan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera meledakkan kapal pencuri ikan KM Laut Maluku di perairan Mimika.

Peledakan kapal ini rencananya dilaksanakan pada pertengahan Desember mendatang. KKP pun kemudian menyetujui usulan eksekusi yang diajukan Kejari Timika.

"Tanggal pastinya belum kami tentukan. Namun yang jelas sudah ada persetujuan dari KKP untuk melakukan eksekusi kapal itu," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Timika Alex Sumarna, di Timika, Kamis (9/11/2017).

Nantinya, eksekusi KM Laut Maluku dilakukan bersamaan dengan peledakan salah satu kapal pencuri ikan di wilayah Merauke, Papua. Eksekusi akan melibatkan pihak Pangkalan TNI AL Timika dan Kepolisian Sektor Perairan Mimika.

Dilansir dari Antaranews, KM Laut Maluku ini ditangkap Satuan Polisi Perairan Polda Papua pada 2014 silam. Kala itu, kapal ini kedapatan sedang mencuri ikan di kawasan perairan Mimika.

Kasus pencurian ikan ini sudah diproses secara hukum sampai tingkat Mahkamah Agung (MA) dan telah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan kasasi MA belum lama ini, pengadilan memerintahkan kapal itu untuk disita dan dimusnahkan.

Namun, Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon beberapa waktu lalu menilai, eksekusi tidak bisa dilakukan begitu saja. Melainkan dibutuhkan penanganan khusus untuk meledakan KM Laut Maluku ini.

Pasalnya, kapal dengan bobot sekitar 155 grosstone (GT) ini terbuat dari besi. Sehingga proses peledakannya harus mempertimbangkan keamanan lingkungan kawasan sekitar.

Sementara, Kapolsek Perairan Polres Mimika Iptu Barnabas, mengatakan KM Laut Maluku tersebut sejak 2014 hingga kini masih berlabuh di Pelabuhan Sungai Wania, samping Kampung Cenderawasih, Distrik Mimika Timur.

"Dari laporan teman-teman, kapal itu masih beroperasi menangkap ikan di perairan Mimika saat sudah ada kebijakan moratorium penangkapan ikan oleh kapal-kapal eks asing yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Proses hukumnya sudah selesai sampai di tingkat Mahkamah Agung," kata Barnabas.

(**)