BLP Diduga Menangkan Pelaksana Rumkim Fiktif Rp1,8 Miliar

BLP Diduga Menangkan Pelaksana Rumkim Fiktif Rp1,8 Miliar
 (Istimewa)
 07 Desember 2018 13:31:22 wib
Share :

Kabar7, Depok - Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Barang atau Jasa Pemerintah Kota Depok diduga memenangkan perusahaan "fiktif" terkait alamat yang diduga "palsu" dalam situs online LPSE setempat, yang mengerjakan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Bersih Perpipaan satuan kerja Dinas Perumahan dan Pemukiman sebagai pelaksana yakni PT Tunas Mekar Eka Harpedi dengan pagu anggaran Rp1.872.195.000.

Pasalnya, ketika hendak konfirmasi terkait lokasi pekerjaan tersebut ke perusahaan yang beralamat di Jl. Veteran III No.28 RT 03/03, Banjarwangi, Ciawi, Kabupaten Bogor, sudah tidak ada operasional perkantoran melainkan hanya toko bangunan.

Ketua RT 03/03 Banjarsari, Ciawi, Endah pada Rabu (5/12), mengatakan bahwa dirinya sekitar 3 tahun menjadi Rt belum pernah menerima laporan yang ingin meminta domisili perusahaan.

"Paling juga ada yang minta domisili itu tukang es krim mau buka cabang lagi, kalo PT belum pernah sih. Tapi kadang saya sebagai Rt kalo kayak gitu (domisili perusahaan) soalnya berat, jadinya saya suruh ke desa dulu. Sebelum saya cap (stempel), saya arahkan biar ke desa," katanya.

Secara terpisah, Ketua Pokja 8 ULP Kota Depok, Dindin mengatakan bahwa pihaknya telah menjalankan sesuai dengan alamat domisili perusahaan yang memenangkan proyek tersebut, namun belum diupdate di LPSE karena teknis tersebut langsung dalam kendali Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat.

"Dulu kantornya di alamat yang di online, tapi sekarang di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Udah disuruh ganti alamat di online, tapi itu kan ada di LKPP Jakarta," katanya saat dikonfirmasi, di Depok, Kamis (6/12/2018).

Menurut Didin, sebetulnya sudah ada perubahan domisili dan di surat perintah kerja (SPK) kontrak proyek tersebut sudah sesuai dengan alamat yang baru.

"Memang di sistem LPSE alamatnya masih itu (di Kecamatan Ciawi) tapi sebetulnya sudah ada perubahan domisili dan di SPK kontrak kita sudah sesuai dengan surat domisili yang barunya. Jadi itu alamat lama, di sistem LPSEnya belum diupdate alamat domisilinya," ujarnya.

Untuk diketahui, dalam Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Perpres No 16 Tahun 2018 Pasal 19 Ayat (1) huruf o menegaskan bahwa "Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut; memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman".

Dalam Pasal 19 dijelaskan bahwa proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa disebut sebagai kualifikasi.

Dengan demikian, alamat tetap dan jelas sebagai salah satu syarat dokumen kualifikasi yang wajib dipenuhi penyedia.

Selain itu, Perpres No 70 Tahun 2012 Pasal 56 menyatakan bahwa ULP/pejabat pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan: (a) meminta peyedia barang/jasa mengisi formulir kualifikasi, (b) tidak meminta seluruh dokumen yang diisyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi.

(andreas)