BKD BEKASI TANGANI KASUS PENIPUAN PENGUSAHA KONTRAKTOR

BKD BEKASI TANGANI KASUS PENIPUAN PENGUSAHA KONTRAKTOR
 Ilustrasi (istimewa)
 09 Januari 2017 16:15:19 wib
Share :

Kabar7, Bekasi - Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat mulai menangani dugaan kasus jual-beli proyek infrastruktur 2016 yang melibatkan oknum tenaga kerja kontrak (TKK) di Dinas Bangunan dan Permukiman setempat.

"Kalau memang terbukti salah, kita bisa langsung pecat oknum bersangkutan," kata Kepala Bidang Bina Kepegawaian BKD Kota Bekasi Sajekti Rubiah di Bekasi, Senin (9/1/2017).

Dalam laporan yang diterima pihaknya, oknum TKK tersebut bernama Tofik Hidayat yang berprofesi sebagai staff TKK di Disbangkim Kota Bekasi.

Tofik dilaporkan terlibat menerima suap Rp50 juta sebagai biaya uang muka atas proyek infrastruktur 2016 senilai Rp1 miliar.

Pelapor dalam dugaan kasus itu adalah korban yang berprofesi sebagai seorang pengusaha kontraktor bernama Ramli.

Ramli mengaku telah menyetorkan uang muka Rp50 juta sebagai kompensasi agar bisa memenangkan proyek tersebut pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Juni 2016.

Namun hingga Januari 2017, oknum tersebut menghilang dan Ramli mengaku telah mengalami kerugian Rp50 juta atas uang muka yang ia berikan langsung kepada Tofik.

Dikatakan Sajekti, pihaknya tidak segan memecat TKK terbukti menjanjikan pemenangan proyek pada pengusaha dengan meminta uang muka.

Bahkan, kata dia, pegawai tersebut diketahui mencatut nama Kepala Dinas Bangunan dan Permukiman Kota Bekasi Dadang Ginanjar untuk melancarkan aksinya.

"Kalau terbukti akan kita pecat," katanya.

Yekti menjelaskan, selain melakukan dugaan penipuan, Topik Hidayat juga diketahui tidak masuk ke kantor selama beberapa hari.

Yekti mengaku akan menyerahkan hal tersebut pada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

"Berapa hari dia tidak masuk kerja itu kepala SKPD yang tahu, namun untuk TKK, bila maksimal 12 hari kerja tidak masuk maka Ia akan mendapatkan sanksi indisipliner," katanya.(pesta/ant)