BERANI PUNGLI, STAF KELURAHAN DIANCAM 20 TAHUN PENJARA

BERANI PUNGLI, STAF KELURAHAN DIANCAM 20 TAHUN PENJARA
 ilustrasi (istimewa)
 06 Maret 2017 14:46:12 wib
Share :

Kabar7, Bekasi - Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Inilah istilah untuk kasus pungutan liar (pungli) di Kelurahan Mustikajaya yang dibongkar Polertro Bekasi.

Pasalnya, sejak 2013 lalu, staf Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, berinisial LN telah melakukan praktek pungli pengurusan akta jual beli dan akta hibah.

"Tersangka LN sudah menjalani profesinya sebagai penerima suap sejak 2013 hingga akhirnya kita tangkap pada Jumat (3/3/2017) di kantornya," kata Kapolrestro Bekasi Kota Kombes Pol Umar Surya Fana, dikutip dari antara, Senin (6/3/2017).

Sejumlah barang bukti telah diamankan polisi saat penangkapan. Barang bukti itu berupa dua berkas akta jual beli tanah, dan satu berkas akta hibah.

"satu berkas proses akta jual beli tanah penjual atas nama MNI dan pembeli WS Tini, satu berkas proses akta jual beli tanah penjual atas nama MNI dengan pembeli R Sih, satu berkas proses akta hibah atas nama ISK," jelasnya.

Selain barang bukti berkas, ransel LN yang berisi uang tunai senilai Rp18.800.000 yang terdiri atas pecahan Rp100 ribu 58 lembar dan Rp50 ribu 260 lembar, juga ikut diamankan.

LN tertangkap tangan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Kelurahan dia berkerja pukul 10.30 WIB. Adapun modus LN yang diungkap yakni meminta biaya akta jual beli sebesar 7 persen dikali harga tanah yang akan digunakan untuk tempat tinggal.

Bila tanah untuk usaha, LN meminta sebesar 9-10 presen. Biaya itu diluar harga Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB).

"Persentase itu tidak ada dalam ketentuan pemerintah," ucapnya.

Staf Kelurahan nakal itu kini sudah diinapkan di penjara Mapolres Bekasi Kota. Ia diancam Pasal 11 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi, dengan hukuman penjara maksimal selama 20 tahun.

Sementara, pengungkapan kasus Pungli ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ 2016 tentang pengawasan Pungli dalam layanan pemerintah daerah.

(**)