Badiklat Kejaksaan Perkuat Pemahaman Jaksa Soal Terorisme dan Cyber Crime

Badiklat Kejaksaan Perkuat Pemahaman Jaksa Soal Terorisme dan Cyber Crime
 (istimewa)
 12 April 2018 07:52:39 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan RI menyelenggarakan pendidikan dan latihan (Diklat) bagi para jaksa dalam menangani perkara terorisme, cyber crime dan ilegal fishing.

“Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menangani perkara-perkara teroris, cyber crime dan ilegal fishing,” kata Kepala Badiklat Kejaksaan, Setia Untung Arimuladi kepada wartawan usai membuka acara Diklat di Komplek Pusdiklat Kejaksaan RI di Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (11/4/2018).

Untung mengatakan, seiiring meningkatnya kejahatan terorisme maka Diklat diadakan bagi para kepala seksi (Kasi) Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara pada Kejaksaan Tinggi se-Indonesia.

“Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman, penguasaan dan keahlian aparat kejaksaan dalam penanganan perkara terorisme, sehingga tersedia aparat kejaksaan yang memiliki pengetahuan dan wawasan serta kemampuan dalam penanganan perkara terorisme,” ujarnya.

Menyinggung kejahatan cyber crime, Untung mengungkapkan, cyber crime adalah kejahatan dunia maya menggunakan sarana cyber atau transaksi elektronik yang semakin canggih modus operandinya. Kejahatan ini salah satu kejahatan transnasional atau lintas batas. Jenis kejahatan ini diatur dalam UU No 11 tahun 2008 tentang ITE.

“Sehingga dalam melakukan penuntutan, jaksa dalam hal ini kepala seksi pidana umum (Kasi Pidum) diharuskan menguasai teknologi informatika, terutama berkaitan dengan dunia maya agar dapat menganalisis kasus terkait penanganan perkara cyber crime yang akhir-akhir meningkat jumlahnya,” ungkap mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat tersebut.

Sedangkan pelaksanaan Diklat ilegal fishing diharapkan para peserta dapat memahami aturan dan kebijakan mengenai tindak pidana perikanan.

“Selain itu memahami aplikatif dalam penanganan perkara dimulai dari penyidikan tindak pidana perikanan, prapenuntutan, penuntutan sampai dengan pelaksaan eksekusi dan upaya hukumnya,” kata Untung.

Diklat ini diikuti sekitar 100 orang yang terdiri para kepala seksi tndak pidana terorisme dan lintas negara seluruh kejati di Indonesia dan para kepala seksi pidana umum (Kasi Pidum) seluruh kejari di Indonesia.

Diklat berlangsung selama 14 hari di Komplek Pusdiklat Kejaksaan RI di Ragunan, Jakarta Selatan.

(hanter)