Auditor Utama BKP Didakwa Menerima Suap Rp 3,5 Miliar

Auditor Utama BKP Didakwa Menerima Suap Rp 3,5 Miliar
 (*)
 18 Oktober 2017 18:30:04 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Auditor utama BPK Keuangan III BPK Rochmadi Saptogiri, menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Dalam sidang Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Moch Takdir Sulhan, mendakwa Rochmadi menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp 3,5 miliar.

Pemberian gratifikasi terssbut terkait dengan jabatannya, berlawanan dengan kebijakannya sebagai penyelenggara negara.

Jaksa Takdir menjelasakan bahwa sejak 11 Maret 2014 sampai 2017, Rochmadi menjabat sebagai auditor utama Keuangan Negara III BPK yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara serta riset dan teknologi.

"Selama kurun waktu 2014-2015 terdakwa menerima gratifikasi uang yaitu pada Desember 2014 hingga Januari 2015," kata jaksa Takdir, dilansir dari Antaranews.

JPU KPK itu merincikan penerimaan gratifikasi tersebut. Yakni pada 19 Desember 2014, Rochmadi menerima uang Rp 10 juta, 22 Desember 2014 sebesar Rp 90 juta, 19 Januari 2015 sebesar Rp 1 miliar, 21 Januari 2015 sebesar Rp 1,69 miliar dan 22 Januari 2015 sebesar Rp 330 juta sehingga seluruhnya berjumlah Rp 3,5 miliar.

"Sejak menerima uang Rp 3,5 miliar itu terdakwa tidak melaporkan ke KPK sampai batas waktu 30 hari kerja terhitung tanggal gratifikasi itu diterima," ungkapnya.

Jaksa Takdir menyebutkan, uang yang diterima Rochmadi sebesar Rp 3,5 miliar ini haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban serta tugas Rochmadi.

Tak hanya itu, JPU KPK juga mendakwa Rochmadi bersama dengan bawahannya di BPK yaitu Ali Sadli menerima suap sebesar Rp 240 juta. Suap itu, disebutkan jaksa, dari Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito dan anak buahnya Jarot Budi Prabowo.

Tujuan suap tersebut agar Kemendes PDTT mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun 2016.

Selain itu, Rochmadi juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian aktif berupa pembelian tanah tanah kavling seluas 329 meter persegi di Bintaro dari uang Rp 3,5 miliar yang ia terima sebagai gratifikasi dan pencucian uang pasif berupa penerimaan satu mobil merk Honda tipe Odyssey dari Ali Sadli.

Atas dakwaan itu, Rochmadi akan mengajukan eksepsi (nota keberatan).

"Saya cukup mengerti isi dakwaan. Kami sepakat akan mengajukan eksepsi atas dakwaan yang diajukan JPU," kata Rochmadi. 

Sidang perkara itu akan dilanjutkan pada 27 Oktober 2017.

(**)