ASN DITUNTUT WUJUDKAN DEMOKRASI BERSIH

ASN DITUNTUT WUJUDKAN DEMOKRASI BERSIH
 ilustrasi (istimewa)
 01 Februari 2017 14:53:05 wib
Share :

Kabar7, Tangerang - Himpunan Mahasiswa Banten menuntut agar aparatur sipil negara (ASN) dilingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan mewujudkan demokrasi yang bersih dengan menjaga netralitas dalam peilihan gubernur dan wakil gubernur Banten.

"ASN sejatinya menegakan netralitas karena kerap dijadikan alat untuk politik dalam menggerakan massa," kata Fakih, perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Banten di Tangerang, Rabu (1/2/2017).

Begitu juga dengan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menolak politik uang yang dapat mencederai demokrasi yang bersih.

Larangan ASN terlibat dalam politik pun sudah diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan melalui pasal 61 ayat (1) dan pasal 62 PP No. 6/2005, serta Surat Edaran Mendagri nomor 270/4627/tertanggal 21 Desember 2009, yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia agar menata semua jajaran PNS untuk menjaga netralitas sikap dalam pilkada.

"Harapan kami adalah ASN di Tangerang Selatan bisa menjaga netralitas dan tak menggunakan kekuasaan untuk menggerakan massa dalam memenangkan salah satu calon," ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel Muhamad memastikan jika di Pemkot Tangerang Selatan tak ada mobilisasi pegawai yang terlibat dalam politik.

Dalam setiap rapat kerja bersama pegawai, pihaknya selalu menekankan mengenai netralitas dan tak terlibat dalam kampanye.

"Kita sudah ingatkan kepada pegawai yang terlibat dalam politik maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten diikuti dua pasangan calon yakni Wahidin Halim - Andika Hazrumy dan Rano Karno - Embay Mulya Syarief.(hd/ant)